TUGAS
POTRET KEMISKINAN DI INDONESIA
FENY MAULINA
11109313
2KA03
PENDAHULUAN
Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan izin-Nya saya bisa
menyelesaikan makalah yang membahas mengenai POTRET KEMISKINAN DI INDONESIA .
Tujuan dari saya membuat makalah ini yakni agar kita dapat melihat secara lebih mudah meninjau seberapa besar kemiskinan yang terjadi di indonesia, dalam makalah ini juga saya telah mendapatkan sebagian kecil tingkat kemiskinan sampai dengan tahun 2009 daan saya juga membahas apa saja faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan semakin besar dan sulit di cegah di negara indonesia.
Selain dari itu makalah ini sengaja saya buat guna memenuhi tugas dari matakuliah TEORI ORGANISASI UMUM 2.
Terimakasih atas perhatiannya kurang lebihnya saya mohon maaf
Bogor, 1 mei 2011
FENY MAULINA
11109313
A. DEFINISI DAN TEORI KEMISKINAN
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan , pakaian , tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup . Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara.
* Pemahaman utamanya mencakup:
a. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang- barang dan pelayanan dasar.
b. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
c. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian
politik dan ekonomi di seluruh dunia
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan absolut. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya. Kemiskinan Absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumberdaya yang cukup untuk memenuhi kebutuha dasar. Mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau dibawah ³garis kemiskinan internasional´.Garis tersebut tidak mengenal tapal batas anatar negara, tidak tergantung pada tingkat pendapatan per kapita di sutau negara ,dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari Rp 10.000,- perhari. (Todaro, 2006)
Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John KennethGalbraith melihat kemiskinan terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.
Kemiskinan, menurut Sharp et al., dapat disebabkan oleh ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan disebabkan oleh perbedaan akses dalam modal. Sedangkan lingkaran setan kemiskinan versi Nurkse sangat relevan dalam menjelaskan fenomena kemiskinan yang terjadi di negara-negara terbelakang. Menurutnya negara miskin itu miskin karena dia miskin (a poorcountry is poor because it is poor).Baldwin dan Meier mengemukakan enam sifat ekonomis yang terdapat di negara-negara miskin atau sedang berkembang yaitu:
a.Produsen barang primer : struktur produksinya terdiri dair bahan mentah danbahan makanan. Sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian dan sebagian besar penghasilan nasionalnya berasal dari sektor pertanian dan produksi primer nonpertanian. Hanya sebagian kecil penduduknya yang bekerja di sektor produksi sekunder dan sektor produksi tersier.
b.Masalah tekanan penduduk : ada tiga tekanan penduduk yaitu adanya pengangguran di desa-desa yang memiliki tanah realtif sedikit. penduduk yang tinggal disitu, kenaikan jumlah penduduk yang pesat karena menurunnya tingkat kematian dan naiknya tingkat kelahiran, serta naiknya tingkat beban ketergantungan yang kemudian akan menurunkan tingkat konsumsi rata-rata.
c . Sumber-sumber alam belum banyak diolah : masih banyak sumber daya yang belum diusahakan, artinya masih potensial sehingga belum menjadi sumber yang riil karena kurangnya kapital, tenaga ahli dan wirausahawan.
d.Penduduk masih terbelakang : Kualitas penduduknya sebagai faktor produksi (tenaga kerja) adalah rendah. Mereka masih merupakan faktor produksi yang kurang efisien, kurang mobilitas dalam pekerjaan baik vertical maupun horizontal. Mereka tidak mudah meninggalkan tempat kelahirannya.
e.Kekurangan kapital : adanya lingkaran yang tak berujung pangkal (vicious circle) menyebabkan kekurangan capital. Kekurangan capital disebabkan kurangnya investasi. Kurangnya investasi disebabkan rendahnya tingkat tabungan yang merupakan akibat dari rendahnya penghasilan. Rendahnya penghasilan akibat dari tingkat produktivitas yang rendah dari tenaga kerja, sumber alam, tanah dan capital. Hal tersebut dikarenakan kurangnya
f . Orientasi ke perdagangan luar negeri : kebanyakan negara berkembang mengekspor komoditi yang bersifat produksi primer dan hampir sama seluruhnya. Disamping itu komoditi yang di ekspor bukan menunjukan adanya surplus dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi lebih kepada ketidakmampuan dalam mengolahnya menjadi barang yang lebih berguna.(Irawan, 1999).
Dari keenam sifat ekonomis diatas, sangat mengambarkan keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin yang sedang berkembang.
Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama
kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia
B. FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN
Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah
sebagai berikut:
1. Laju Pertumbuhan Penduduk.
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesiasemakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
2. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.
Secara garisbesar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori bebabn ketergantungan. Tenaga kerja (manpower) dipilih pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Seangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.
Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja maupun orang yang memilki pekerjaan namun sedang tidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang ridak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dikatergorikan sebgai pengangguran terbuka. (Dumairy, 1996)
3. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.
Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata. (Dumairy, 1996)
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata ± rata bearapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar. (Todaro, 2006.
Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.
Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek ±aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan.
Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian rata ± rata hanya tumbuh 3,54 persen per tahun. Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat itu ditargetkan tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak seperti masa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan sektor industry pengolahaan, selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang tertinggi dibandingkan sektor±sektor lainnya. Sektor industry pengolahan diharapka dapat menjadi pemimpin sepanjang sektor Repelita VI.
Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antara sektor pertanian dan sektor industry pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah µkecelakaan¶ atau ekses pembangunan. Ketimpangan ini lebih kepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industry. Akan tetapi sampai sejauh manakah ketimpangan ini apat ditolerir? Pemerintah perlu memikirkan kembali perihal ketepatan keputusan menggunakan industrialisasi sebgai jalur pembangunan karena akan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk dan selanjutnya kemiskinan. (Dumairy, 1996).
4. Tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan
salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industry, jelas sekali dibuthkan lebih banyak teanga kerja yang mempunyai skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi lain. ( Irawan, 1999)
5. Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap
Laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.
C. DATA KEMISKINAN INDONESIA
Data kemiskinan sampai dengan tanggal 22 Februari 2009 :
- Angka kemiskinan di Indonesia: 35 juta orang
- Jumlah pekerja yang sudah terkena PHK: 27.578 orang
- 24.817 orang lagi sudah masuk daftar tunggu PHK
- 11.993 pekerja sudah dirumahkan
- 11.191 pekerja menunggu proses dirumahkan.
- 600.000 tenaga kerja Indonesia terancam dipulangkan.
D. DATA KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TAHUN 2009
LEMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memproyeksikan angka pengangguran pada 2009 ini naik menjadi 9% dari angka
pengangguran 2008 sebesar 8,5%. Kenaikan angka pengangguran ini disebabkan semakin merosotnya sumbangan sektor tradable dari 34,9% pada kuartal II 2007 kemudian turun menjadi 26,6% pada kuartal II 2008.
Berdasar data Badan Pusat Statistik(BPS), jumlah penganggur pada Februari 2008 telah tercatat sebesar 9,43 juta orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2008 mencapai 111,48 juta orang. Dan jumlah penduduk yang bekerja di pada Februari 2008 sebanyak 102,05 juta orang.
Sedang untuk Sumatera Utara, menurut Dekan Fakultas Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah ini sudah pula sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, angka TPT pada Februari 2008 sudah mencapai 9,55%. Dan angka TPT itu dipastikan pada 2009 ini akan kembali bertambah. Hal ini dikarenakan, krisis yang terjadi saat ini akan berdampak pada pengurangan produksi di perusahaan-perusahaan, dan akhirnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perkiraan semakin tingginya TPT di Sumut pada 2009 ini telah terlihat dengan dipulangkanya 15.059 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara dari Malaysia, baik karena terkena PHK, habis masa kontrak kerja maupun akibat terkena putusan perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, sedikitnya ada 17 perusahaan di Sumatera Utara juga telah berencana untuk mem-PHK sekitar 5.292 pekerja.
Tidak hanya itu, kabar yang semakin menyesakkan dirilis Kelompok Pelita Sejahtera (KPS). Di mana menurut lembaga NGO bidang perburuhan ini, berdasarkan hasil survei himpun, diperkirakan sebanyak 200.000 pekerja outsourcing dan kontrak di Sumatera Utara (Sumut) siap-siap terkena PHK oleh perusahaan. Pasalnya, para pekerja inilah yang akan menjadi korban PHK pada 2009.“Jumlah itu dihimpun melalui survei yang kami himpun. Jumlah angka pekerja outsourcing, kontrak, dan buruh harian lepas (BHL) sama dengan jumlah pekerja tetap. Sekarang ini, perusahaan lagi giat-giatnya mengubah status pekerja tetap menjadi kontrak”. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap, kepada MedanBisnis beberapa waktu lalu.
Perkiraan semakin tingginya TPT di Sumut pada 2009 ini telah terlihat dengan dipulangkanya 15.059 orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Sumatera Utara dari Malaysia, baik karena terkena PHK, habis masa kontrak kerja maupun akibat terkena putusan perusahaan untuk merumahkan karyawannya. Selain itu, sedikitnya ada 17 perusahaan di Sumatera Utara juga telah berencana untuk mem-PHK sekitar 5.292 pekerja.
Tidak hanya itu, kabar yang semakin menyesakkan dirilis Kelompok Pelita Sejahtera (KPS). Di mana menurut lembaga NGO bidang perburuhan ini, berdasarkan hasil survei himpun, diperkirakan sebanyak 200.000 pekerja outsourcing dan kontrak di Sumatera Utara (Sumut) siap-siap terkena PHK oleh perusahaan. Pasalnya, para pekerja inilah yang akan menjadi korban PHK pada 2009.“Jumlah itu dihimpun melalui survei yang kami himpun. Jumlah angka pekerja outsourcing, kontrak, dan buruh harian lepas (BHL) sama dengan jumlah pekerja tetap. Sekarang ini, perusahaan lagi giat-giatnya mengubah status pekerja tetap menjadi kontrak”. Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KPS, Gindo Nadapdap, kepada MedanBisnis beberapa waktu lalu.
Lantas, bagaimana kita menghadapi kondisi ketenagakerjaan di daerah ini yang begitu mengkhawatirkan? Sebab, menurut Jhon Tafbu Ritonga, angka pengangguran di Sumatera Utara saat ini telah jauh melebihi batas maksimum toleransi tingkat pengangguran di dunia sebesar 5%.“Berdasarkan analisis, jika pengangguran sudah melebihi angka 5% itu sudah gawat. Karena itu, semua pihak perlu mencari solusi atas tingginya tingkat pengangguran ini,” kata Jhon Tafbu.
Tingkat pengangguran, memang dapat dikurangi dengan masuknya investor. Namun pada kondisi sekarang ini, di saat krisis ekonomi global masih terjadi sungguh sulit berharap investor baru akan masuk. Jangankan investor baru, investor lama saja jika mampu bertahan dan tidak melakukan pengueangan karyawannya itu sudah baik.
PENUTUP
Dari semua yang telah saya paparkan di dalam makalah POTRET KEMISKINAN DI INDONESIA mungkin masih banyak sekali kekurangan namun maka dari itu saya memohon agar adanya kritik dan saran , yang bisa langsung di sampaikan melalui makalah yang saya buat juga dalm bentuk virtualisasi .
Maaf yang sebesar-besarnya saya sampaikan apabila ada penulisan yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan dalam makalah yang telah saya buat ini.
Sekian yang bisa saya jelaskan mengenai potret kemiskinan di indonesia .
WASALLAMUALAI’KUM WR.WB
Bogor, 1 mei 2011
FENY MAULINA
11109313
DAFTAR PUSTAKA
Sumber: Pusat Informasi KOMPAS, 22 Februari 2009
